Gagasan
pendirian Perguruan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia dapat dikatakan sejalan
dengan munculnya gerakan kebangkitan nasional di Indonesia. Seiring dengan
adanya Politik Etis yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda, hingga tahun
1930-an di Indonesia didirikan 3 (tiga) lembaga pendidikan tinggi milik
pemerintah Belanda yaitu Technische Hoogeschool (Sekolah Tinggi Teknik)
---kini menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB) --- yang berdiri di Bandung
tahun 1920, Rechts Hoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) yang berdiri di
Jakarta tahun 1924, dan Geneeskundige Hoogeschool (Sekolah Tinggi
Kedokteran) di Jakarta tahun 1927. Sekolah tinggi tersebut hanya diperuntukkan
bagi para elit priyayi saja. Kesempatan untuk menikmati pendidikan ini bagi
masyarakat umum sangat sulit, terlebih bagi umat Islam kebanyakan.
Kenyataan inilah yang kemudian
mendorong munculnya gagasan untuk
mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam. Beberapa artikel yang muncul
terkait dengan gagasan itu di antaranya adalah tulisan Dr. Satiman
Wirjosandjojo dalam Majalah Pedoman Masjarakat Nomor 15 Tahun IV (1938)
yang mengemukakan gagasan pendirian Sekolah Tinggi Islam (Pesantren Luhur)
sebagai tempat mendidik muballigh yang cakap dan berpengetahuan luas. Artikel
itu direspon oleh M. Natsir dalam Pandji Islam dengan artikel yang
berjudul “Menuju Koordinasi Perguruan-perguruan Islam". Tulisan ini
intinya adalah perlunya ada koordinasi antara perguruan-perguruan Islam tingkat
menengah dan perguruan tinggi yang akan didirikan untuk menyatukan visi dan
misi. Akhirnya, gagasan pendirian perguruan tinggi Islam ini semakin mengerucut
saat menjadi agenda pembicaraan dalam forum kongres al-Islam II Majelis Islam
A'la Indonesia (MIAI) tahun 1939. Baru pada tanggal 8 Juli 1945, Sekolah Tinggi
Islam (STI) berhasil dibuka atas usaha musyawarah dari tokoh-tokoh Islam yang
disponsori Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang merupakan
metamorfosis MIAI karena dibubarkan oleh pemerintah Jepang di Indonesia.
Pendirian STI didahului dengan pembentukan Panitia Perencana STI yang
dipimpin oleh Moh. Hatta. Panitia inilah yang menyusun peraturan umum,
peraturan rumah tangga, susunan badan waqaf, dewan pengurus, dan senat STI.
Untuk pengurus, Moh. Hatta ditunjuk sebagai ketua dan M. Natsir sebagai
sekretarisnya. Untuk senat STI, A. Kahar Muzakir ditunjuk sebagai Rektor dengan
anggota: Mas Mansur, Dr. Slamet Imam Santoso, Moh. Yamin, Kasman Singodimejo,
Mr. Soenardjo, dan Zain Djambek.
Pada tahun 1947, tepatnya pada bulan
November 1947, STI berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) yang
peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1948 di Ndalem Kepatihan
Yogyakarta. Perubahan dari STI ke
UII dilandasi oleh pemikiran untuk meningkatkan efektivitas dan fungsi STI.
Pada saat ini dibuka empat Fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan.
Pada
tahun 1950 UII mendapat tawaran dari pemerintah untuk dinegerikan. Tawaran itu
diterima dengan ketentuan bahwa status kelembagaan tetap di bawah Kementerian
Agama. Karena itu, fakultas yang dinegerikan hanya Fakultas Agama UII,
sedangkan yang lain tetap dikelola oleh UII. Penegerian Fakultas Agama UII yang
kemudian menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Islam Negeri) ini diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 34 Tahun 1950 tertanggal 14 Agustus 1950 yang ditandatangani
Assaat selaku Pemangku Jabatan Presiden RI.
Peresmian PTAIN dilaksanakan pada tanggal 26 September 1951 dihadiri
oleh Menteri Agama RI, A. Wahid Hasyim.
Pada perkembangan selanjutnya,
tepatnya tanggal 1 Juni 1957, selain ada PTAIN di Yogyakarta, berdiri juga
Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta Mencermati perkembangan yang ada dan
karena keinginan yang besar untuk mengembangkan, meningkatkan, dan meluaskan
status kelembagaan muncul keinginan untuk menggabungkan PTAIN dan ADIA menjadi
sebuah "Institut". Akhirnya, pada tanggal 9 Mei 1960 terbitlah
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) dengan nama al-Jami'ah al-Islamiyyah al-Hukumiyyah.
Peraturan Presiden ini terbit berkat kesepakatan antara Menteri Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K), dan Menteri Agama. Sejak saat itulah
Kementerian Agama memiliki kewenangan independen untuk mengawasi dan mengurusi
IAIN.
IAIN yang merupakan leburan dari
PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta
akhirnya diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 oleh Menteri Agama
Wahib Wahab di Gedung Kepatihan Yogyakarta. Pada saat itu IAIN terdiri atas
Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syari'ah (di Yogyakarta), Fakultas Tarbiyah, dan
Fakultas Adab (di Jakarta). Pada masa ini Presiden/Rektor dijabat oleh Prof. KH. R.
Moh. Adnan.
Dari dua
tempat inilah IAIN dengan cepat berkembang di belahan nusantara beserta
fakultas-fakultas cabang yang berada di kota-kota sekitarnya untuk melayani dan
memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi Islam. Perkembangan
IAIN yang pesat, menyebabkan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 27 Tahun
1963, yang memungkinkan didirikannya IAIN yang terpisah dari pusat. Berdirilah
untuk IAIN yang kedua yaitu IAIN Jakarta. Kemudian, disusullah dengan
berdirinya berbagai IAIN di seantero negeri yang berjumlah 14 dengan dibukanya
IAIN termuda di Sumatera Utara pada tahun 1970-an.
0 komentar:
Posting Komentar
Komentarlah dengan bijak dan bahasa yang santun. NO SARA !